KLATEN, Liputan Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 20 orang dari wilayah Klaten dan Jakarta. Mereka terdiri atas unsur pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pihak swasta. KPK juga menyita uang tunai yang pada awalnya diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar.
KPK mengungkapkan bahwa perkara yang menjerat Bupati Klaten tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain di lingkungan pemerintah daerah.
Selain itu, penyidik menduga terdapat pemberian uang kepada oknum BPK Jawa Tengah yang berkaitan dengan proses audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Penyidik terus mendalami aliran uang dan keterlibatan pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut.
Perkembangan terbaru, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Ketiga tersangka tersebut adalah:
Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten periode 2025–2030.Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah.
Muhammad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
KPK menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti. Ketiganya kemudian ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK turut mengungkap temuan uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti yang disita mencakup uang dalam rupiah dan mata uang asing.
Pada Minggu, 18 Oktober 2026, KPK mengungkap bahwa uang sebesar Rp934 juta ditemukan di rumah adik Bupati Klaten, yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru. Selain itu, penyidik juga mengamankan uang tunai lainnya dan mata uang asing.
Secara keseluruhan, nilai barang bukti uang yang diungkap dalam perkembangan penyidikan mencapai sekitar Rp1,2 miliar, berdasarkan laporan yang dipublikasikan pada 18 Oktober 2026.
Kasus OTT yang menjerat Bupati Klaten ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat pemerintah daerah dan unsur lembaga pemeriksa keuangan.
KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap konstruksi perkara, aliran dana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa serta proses audit keuangan.
Catatan redaksi: Seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara ini harus merujuk pada keterangan resmi penyidik dan proses peradilan. Status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang atas asas praduga tak bersalah.
