JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik. Mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
Penetapan tersebut diumumkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.Selain Listyo Sigit, dua perwira tinggi Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Praktik itu diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.Penyidik mengungkapkan, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya.
Nomor-nomor tersebut diduga disadap tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.Tidak hanya Presiden Prabowo, dugaan penyadapan juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha.
Bareskrim juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada sistem LIMS yang diduga dilakukan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sepuluh orang saksi dan tiga saksi ahli.
Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya sebelas telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara serta perlindungan informasi penting milik pejabat negara.Hingga kini, proses hukum masih menjadi perhatian publik.
Penyidik diharapkan dapat mengungkap secara transparan motif, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya jaringan lain dalam perkara tersebut.Kasus dugaan penyadapan ini sekaligus menjadi ujian bagi penegakan hukum dan pengawasan penggunaan teknologi intelijen di Indonesia.
