JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (6/10/2026).
Perkara dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut sebelumnya diajukan oleh sejumlah pemohon, di antaranya Denny Indrayana dan kawan-kawan.
Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.Dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Majelis Hakim Konstitusi membacakan pertimbangan hukum serta amar putusan atas permohonan tersebut.[
MASUKKAN AMAR PUTUSAN MK DI SINI]Dalam pertimbangannya, MK menilai sejumlah dalil yang diajukan para pemohon terkait syarat pendidikan Gibran, termasuk persoalan dokumen pendidikan dan surat keterangan penyetaraan yang digunakan dalam proses pencalonan.Sebelumnya, dalam rangkaian persidangan, MK telah mendengarkan keterangan para pemohon, KPU selaku termohon, pihak terkait, Bawaslu, saksi dan ahli, serta keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Atase Pendidikan KBRI Singapura serta Australia.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut status pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dengan dibacakannya putusan tersebut dalam sidang pleno terbuka untuk umum, perkara yang diajukan ke MK memasuki tahap akhir.
Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka.Berita ini diperbarui setelah Mahkamah Konstitusi membacakan amar putusan secara lengkap.
