SEMARANG – Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB di Jawa Tengah mencapai Rp2,4 triliun. Angka tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tahun 2025.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menyebut tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan saat ini berada di angka sekitar 54 persen.
Dari sekitar 17 juta kendaraan yang tercatat di Jawa Tengah, sekitar 11 juta kendaraan tercatat aktif membayar pajak. Dengan demikian, masih terdapat jutaan kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran PKB.
Masrofi mengatakan tingginya tunggakan menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan relaksasi pajak kendaraan.
Kebijakan tersebut berupa pembebasan denda atau sanksi administratif PKB serta pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.
Program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Pemprov Jateng berharap kebijakan ini dapat mendorong masyarakat segera melunasi tunggakan dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
Sementara itu, data Bapenda sebelumnya mencatat jumlah kendaraan yang masuk dalam daftar tunggakan mencapai jutaan unit. Namun, pemerintah masih melakukan verifikasi dan pemutakhiran data karena terdapat kendaraan yang sudah rusak, hilang, berpindah tangan, atau tidak lagi beroperasi.
Pemerintah mengimbau masyarakat yang memiliki tunggakan untuk memanfaatkan program relaksasi tersebut. Pajak kendaraan yang dibayarkan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Tengah
