JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi gugatan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Perkara tersebut mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Yusril turut menanggapi kemungkinan apabila permohonan tersebut pada akhirnya dikabulkan oleh MK. Ia mengaku belum dapat membayangkan konsekuensi hukum dan ketatanegaraan yang akan muncul apabila Gibran dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Wakil Presiden.
“Saya belum bisa bayangkan andai dikabulkan, lantas apa yang terjadi?” ujar Yusril, sebagaimana diberitakan pada Rabu (23/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril ketika merespons proses perkara yang saat ini masih berjalan di MK. Dengan demikian, konsekuensi yang dibicarakan tersebut masih merupakan skenario hipotetis dan belum menjadi keputusan hukum.
Perkara yang diajukan Denny Indrayana dan pemohon lainnya telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pemeriksaan pendahuluan telah digelar pada 21 September 2026.
Sebelumnya, MK menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan pada 2026.
Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz menegaskan PMK tersebut tidak diterbitkan khusus untuk mengakomodasi gugatan Denny Indrayana.
Menurut Faiz, PMK 1/2026 dibuat untuk memberikan kepastian hukum acara dan jadwal persidangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
PMK tersebut juga menegaskan bahwa penetapan tahapan dan jadwal persidangan tidak menunjukkan sikap MK mengenai kewenangan, kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu, objek perkara, maupun pokok permohonan.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, putusan sela dijadwalkan pada 28 September 2026. Apabila perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, pembuktian dijadwalkan berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Putusan perkara dijadwalkan pada 5 atau 6 Oktober 2026.
Hingga proses tersebut berjalan, belum terdapat putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai calon Wakil Presiden. Substansi gugatan dan konsekuensi hukumnya masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan di MK.
